Opini: Masyarakat Kawa Bersuara Akibat Ada Oknum Mafia

- Selasa, 6 Desember 2022 | 19:17 WIB
(Foto: Penulis)
(Foto: Penulis)

Oleh : Dolorestin Monika Bhala

Masyarakat Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo kembali dihebohkan dengan permasalahan sengketa lahan, dimana pihak masyarakat tidak puas dengan pihak pemerintah setempat. Pokok permasalahannya dimana lahan yang telah mereka sepakati bersama untuk membangun irigasi, yaitu waduk kini telah di salahgunakan oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab.

Eksistensi masyarakat adat setempat selalu di hadapkan dengan pilihan antara finansial kebutuhan atau lahan. Namun dilihat dari nilai efesiensi yang dapat di peroleh dari irigasi itu sendiri akhirnya masyarakat setempat sepakat untuk merelakan lahan adat mereka untuk digunakan sebagai pembangunan irigasi. Namum seiring berjalannya waktu ada beberapa oknum pemerintah setempat yang tidak pernah menganggap bahwa keikhlasan dari masyarakat untuk melepaskan lahan mereka untuk dijadikan irigasi.

Terlepas dari itu ada beberapa oknum yang menangani irigasi tersebut telah menjanjikan bahwa akan memberi tunjangan ganti rugi lahan suku Kawa kepada setiap individu berupa finansial. Hal inilah yang membuat masyarakat mengijinkan pemerintah untuk membangun waduk tersebut.

Baca Juga: Simak Jadwal Kapal Pelni KM Bukit Siguntang Bulan Desember 2022 Dengan Berbagai Rute

Namun dipertengahan jalan munculah masalah baru karena ada beberapa masyarakat Kawa, tidak menyetujui untuk melanjutkan pembangunan irigasi dikarenakan nama tempat pembangunan waduk yaitu suku Kawa tidak terdaftar di data-data pemerintah pusat. Tetapi ada beberapa masyarakat yang mendapatkan hak mereka sesuai dengan nominal yang telah di janjikan.

Pihak pemerintah memberi pernyataan bahwa dana tunjangan ganti rugi itu dibagi kepada sebagian orang atau masyarakat yang memiliki dampak besar terhadap lahan mereka . Karena merasa ditipu akhirnya masyarakat Kawa memutuskan turun tangan kembali untuk membahas hal tersebut. Mereka merasa tidak puas karena, merasa di permainkan dan di bohongi oleh oknum setempat.

Mereka telah memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan, namun karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab didalamnya maka hal ini sampai saat ini masih saja belum ada unsur kejelasan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Mereka memberikan data lama yang didalamnya mencantumkan nama-nama suku yang ternyata dulunya telah didata.

Baca Juga: Ini Pesan Penting Jokowi di HUT PGRI, Para Guru Harus Sering Lakukan Hal Ini

Namun kenyataannya mereka telah membuat sumpah adat atau ritual adat untuk mencari titik temu dari tanah tersebut. Dan dari hasil itu akhirnya mereka membagikan batas lahan yang ada dan sudah membuat susunan acaranya. Namum setelah menerima hak dari masyarakat berupa lahan pemerintah setempat atau oknum-oknum setempat justru berbalik arah bahwa suku yang pada lahan tersebut termasuk suku yang tidak di datakan. Mereka telah berusaha keras untuk bagaimana bisa terdaftar di data pusat seperti yang telah di bagikan lewat upacara adat. Mereka takut dampak dari tidak diakui tanah tersebut bisa berpengaruh pada generasi berikutnya.

Halaman:

Editor: Agustinus Andreas Tahu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pentingnya Semangat Bermitra Dalam Giat Literasi

Jumat, 27 Januari 2023 | 14:14 WIB

Keluarga Dalam Magisterium Gereja

Jumat, 27 Januari 2023 | 13:45 WIB

Kreatifitas Merevolusi Daya Kritik Anak Nage

Sabtu, 17 Desember 2022 | 08:29 WIB

Opini: Masyarakat Kawa Bersuara Akibat Ada Oknum Mafia

Selasa, 6 Desember 2022 | 19:17 WIB

Menakar Kemapanan Kepala Desa Wesey

Minggu, 2 Oktober 2022 | 09:13 WIB

Wartawan Malaka dan Peran 'Setan Pengganggu'

Minggu, 26 Juni 2022 | 21:24 WIB

Sekda Malaka dan Tantangan Politik Praktis

Jumat, 17 Juni 2022 | 15:52 WIB
X