Jabatan KPU Daerah harus Diganti Serentak Setelah Pilkada 2024

Kabar NTT - Menurut Peniliti dari senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, menilai bahwa pergantian anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota semestinya dilakukan serentak pada 2024.

Menurut Hadar, bahwa serentaknya pergantian anggota KPU daerah adalah hal yangmendesak sehingga perlu untuk diusulkan saat ini.

Tetapi menurut Hadar pergantian ini kurang tepat bila dilakukan pada 2023 karena tidak tuntas menyelesaikan masalah.

Baca Juga: Suka Makan Makanan ini, Ternyata bisa Picu Kanker Tiroid

Hadar selaku peneliti NEGRIT ketika dihubungi pada hari Rabu (9/11/2022) mengatakan bahwa "Menurutnya, hilangkan semua beban kerja dan potensi-potensi masalah yang akan timbul sampai pemilu dan pilkada itu semua tahapannya selesai dan juga ditambahkan beberapa waktu bagi mereka melakukan evaluasi."

"Setelah itu, barulah mereka diganti semua secara serentak dan kemudian dilakukan seleksi yang baru menuju pemilu 5 tahun berikutnya," tambahnya. 

Saat ini, usul pergantian serentak anggota KPU daerah pada 2023 menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu, yang mulanya disusun untuk merespons pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Baca Juga: Buruan daftar! BCA buka Magang Bakti 2022 Lulusan SMA hingga S1 di 40 Wilayah

Pergantian serentak ini diusulkan KPU RI dengan alasan agar mereka bisa fokus dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai sejak 14 Juni 2022, sehingga mereka yang mestinya menjabat hingga 2024 dan 2025 harus diganti lebih dini.