Usai Dikritik BEM UI, Puan Maharani Jumpai Jokowi Di Istana Negara, Netizen: Indonesia Makin Melarat

Kabar NTT - Usai dikritik BEM UI melalui media sosial beberapa hari lalu, Puan Maharani malah menaikan popularitasnya dengan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat, 24 Maret 2023.

Pertemuan antara Puan Maharani dan Jokowi, berlangsung setelah pengesahan UU Cipta Kerja yang mengundang polemik di kalangan publik.

Postingan jumpaan tersebut setelah dua hari dilaksanakannya puasa Ramadhan.

Baca Juga: VIRAL! Guru Dinikahi Muridnya, Warganet: Dulu Kau Panggil Bu Guru Sekarang Panggil Ibu Dari Anak-Anakmu

Sebagaimana diketahui, Puan Maharani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pada periode 2014 hingga 2019, saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Selain sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani juga aktif sebagai ketua DPP partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

Begitu juga halnya dengan Jokowi yang merupakan jebolah dari PDIP sejak menjadi Walikota Solo sampai Presiden RI.

Baca Juga: Terancam Deportasi, Dua Turis Asing di Bali Kembali Berulah Saat Hari Raya Nyepi? Cek...

Sebagaimana dilansir dari postingan Instagram @puanmaharaniri berfoto dengan Jokowi kemarin yang memiliki like 45 ribu dan 951 komentar netizen.

Terkait Peraturan Undang-undang cipta kerja yang baru-baru ini disahkan, berbagai aksi penolakanpun bermunculan di media sosial dan menjadi perbincangan hangat hingga berujung dilakukannya aksi demo mahasiswa.

Merespon hal itu, dirinya menjawab dengan unggahan postingan terbaru pada akun Instagramnya bersama Presiden RI Jokowi Dodo.

Baca Juga: Peluang Emas Tak Harus Ditunggu, Bagi Lulusan SMA Segera Jemput Dengan Siapkan Dokumen Ini Pada CPNS 2023

Di dalam konteks feed Instagram yang diunggah, Puan Maharani menjelaskan bahwa pertemuan dirinya dan Jokowi bertujuan untuk membahas isu nasional.

Selain itu, disampaikan pula bahwasannya sebagai ketua DPR-RI dia terus mendorong sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif.