Dikenal Sebagai Jaksa Terbaik di NTT, Kasus OTT Ketua Araksi dan Wartawan FN jadi Sorotan

Kabar NTT - ketua Aliansi Rakyat Antikorupsi (ARAKSI) dan Wartawan FN yang tertimpa kasus operasi tangkap tangan (OTT) mendapat banyak dukungan dari beberapa tokoh.

Hal ini, menjadi sorotan banyak pihak salah satu Haris Asyar Aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM.

Dukungan terbaru datang dari Haris Asyar, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yoseph Bataona selaku pimpinan Wartawan FN.

Baca Juga: Praktisi Hukum Menilai Penangkapan Terhadap Ketua Araksi NTT Semuanya Misteri, Ini Alasannya

Aktivis HAM, sebut saja Haris Asyar, pertanyakan komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam berantas korupsi.

Haris mempertanyakan komitmen Kajari TTU, usai mendengarkan penjelasan dari FN Wartawan FaktaHukumNTT tentang persoalan yang dialami FN.

Pasalnya, FN diperiksa oleh Kajari TTU pada tanggal 10 Februari 2023 sampai 20 Februari 2023.

Baca Juga: Sejumlah Barang Bukti Ditemukan Kejari TTU di Rumah Ketua ARAKSI TTU, Simak..

"Ada urusan apa seorang Jaksa turut campur pada bentuk peliputan, kecerdasan dan kritik media? Kenapa membela proyek pembangunan? Bukan kah kalau menggunakan uang negara justru seorang Jaksa harus turut serta untuk memeriksa dugaan yang ada? Semacam mengurai masalah, bukan memperburuk situasi. Sebaiknya sang Jaksa tersebut menjelaskan posisinya". Ujar Haris Asyar penuh tanda tanya, Dikutip Kabar NTT, Kamis 16 Maret 2023.

Haris juga menyarankan agar FN melalui pengacaranya segera membuat surat ke JAM WAS (Jaksa Agung Muda Pengawasan) dengan tembusan ke kejaksaan Agung, dan apabila pemeriksaan terhadap FN telah melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara, silahkan melapor ke pihak Kepolisian.

Senada disampailan Yoseph Bataona, Pemred FaktaHukumNTT selaku pimpinan Wartawan FN.

Baca Juga: Adakah Tersangka Baru Dalam Kasus Ketua Araksi NTT, Alfred Baun? Simak Informasi Berikut ini

Menurut Yoseph, setelah meminta keterangan dari FN, pihaknya telah melaporkan persoalan yang dihadapi FN ke Dewan Pers dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) untuk di tindaklanjuti.

Yoseph juga menerangkan, telah mengirim klarifikasi terkait dengan pemberitaan beberapa media yang memberita tentang pemeriksaan FN, namun belum ada pemberitaan terkait dengan klarifikasi FN.