Polemik Pilkades Kab. Malaka, Advokat Fred Moruk: Ini Tanggungjawab Pemda

- Kamis, 1 Desember 2022 | 19:43 WIB
Advokat Alfredianus Moruk, S.H.  (Foto: Ist)
Advokat Alfredianus Moruk, S.H. (Foto: Ist)

Malaka, Kabar NTT - Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Kabupaten Malaka, NTT, menuai penolakan.

Hal terkait, Advokat Alfredianus Moruk, S.H, kepada media Kabarntt.com, Kamis, 1 Desember 2022 dirinya mengomentari atas penetapan Bakal calon kepala desa (Bacakades) yang menjadi ketidakpuasan bagi Bacakades yang lainnya.

"Penetapan Bacakades tersebut berbuntut penolakan karena di nilai tidak berdasarkan pada pembobotan nilai atau perangkingan nilai sebagaimana, Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 45 Tahun 2022," urai Fred Moruk.

Baca Juga: Memicu Konflik Pasca Penetapan Bacakades, Ini 4 Pernyataan Sikap IMMALA Kupang

Lantas siapa yang Harus bertanggungjawab terhadap polemik ini, kata Fred, Jelas Panitia Pilkades di bentuk oleh Bupati Malaka, sebagaimana Permendagri 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1 angka 8 meyebutkan "Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa".

"Artinya panitia Pilkades Kabupaten Malaka dalam hal ini Sekda Malaka selaku Ketua panitia tidak mungkin mengangkat diri sendiri sebagai pelaksana Pilkades Kab. Malaka, ujar Fred Moruk yang juga salah satu Advokat muda di Malaka ini.

Panitia Pilkades adalah struktur penyelenggara bersifat adhoc yang di angkat oleh Bupati/ walikota untuk mendukung pelaksanaan Pilkades dan mereka bertanggung jawab terhadap Bupati sebagai Pimpinan tertinggi dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Praktisi Hukum WSL: Tak Ada Masalah, Penetapan Bacakades Berlangsung Sesuai Perbup

"Bupati Malaka harus memanggil dan memeriksa pertanggungjawaban panitia seleksi Pilkades di tingkat Kabupaten terhadap penolakan ini, Pemerintah Malaka harus pro-aktif dan tak boleh "acuh" dalam menampung aspirasi dengan memberikan klarifikasi resmi terhadap masyarakat Malaka, terutama terhadap beberapa Bacakades yang merasa di rugikan dalam penetapan Calon Kepala Desa itu," ungkap Fred Moruk.

Halaman:

Editor: Agustinus Andreas Tahu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PT. TSL Memperingati Hari Ulang Tahun Yang Ke-11

Sabtu, 28 Januari 2023 | 17:11 WIB

Berpikir Global Dengan Identitas Lokal

Jumat, 27 Januari 2023 | 05:59 WIB
X