Kabupaten Malaka Kembali Meraih Opini WTP Keempat, Ini Kata Bupati SN

Kabar NTT - Pemerintah Kabupaten Malaka berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.

Bupati Malaka Simon Nahak, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan koordinasi yang baik dengan BPK Perwakilan NTT. Sehingga, laporan keuangan daerah dapat disusun dengan baik.

Disampaikan, pihaknya menjaga komitmen mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, dalam mengelola keuangan daerah.

Baca Juga: Sah, Jaringan Pemred Promedia di NTT Resmi Terbentuk, Ini Pengurusnya

Pemerintah Kabupaten Malaka kembali meraih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinobatkan dengan kinerja baik untuk membangun daerah.

Opini WTP dipertahankan tiga tahun berturut-turut ini pertama kalinya dicetak Pemerintah Kabupaten Malaka pada kepemimpinan Bupati Simon Nahak dan Wakil Bupati Kim Taolin.

Penghargaan opini WTP diperoleh sebagai Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga: Hadir Bersama NasDem Malaka Karena Panggilan Rakyat, RPM: Tulus Kerja, Siap Rebut Kursi di Dapil 1

"Puji Tuhan, Kabupaten Malaka kembali meraih WTP ke 4," kata Bupati Simon Nahak kerab dikenal SN, dikutip dari Okenarasi.com, Selasa 30 Mei 2023 sore.

Informasi yang dihimpun menyebutkan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek, Inspektur Daerah Kabupaten Malaka, Remigius Agustinus Leki, dan Kaban Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Yosefina Bete Manek, menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT di Kupang, Selasa (30/5/23).

Bupati SN mengatakan Kabupaten Malaka kembali meraih opini WTP atas laporan keuangan daerah tahun 2022.

Baca Juga: Bingung Saat Liburan! Ini Pantai Paling Unik di Lamea Malaka, Cocok Untuk Anda Kunjungi

"Ini opini WTP yang keempat yang diraih secara berturut-turut sebagai prestasi kerja dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah," kata Bupati SN.

Dikatakan, opini WTP atas LHP keuangan daerah diraih, karena pengelolaan keuangan sudah sesuai standar akuntasi. Demikian pun, tindak lanjut LHP BPK sebesar 83,5 persen.