Wakil Bupati Malaka Adukan 2 Media Online di Polda NTT, Begini Respon Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia

Kabar NTT - Langkah Wakil Bupati Malaka atau Ketua DPC PKB Malaka melaporkan dua media online menyita perhatian banyak kalangan.

Salah satunya Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.

Karena itu, Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia siap mendamping media Oke Narasi dan Kabar NTT hingga ke Dewan Pers.

Baca Juga: Berita Yang Heboh dari Wartawan, Wakil Bupati Malaka Ingin Lapor di Polisi, Seldi: Aneh

Menurut Gabriel Goa, langkah hukum yang ditempuh Wakil Bupati Malaka hanya upaya untuk membungkam Pers mengusut tuntas kejadian sebenarnya yang terjadi pada 18 Mei 2023 di rumah jabatannya.

"Sebagai pejabat negara maka Wabup Malaka harus jujur dan transparan apa yang sebenarnya terjadi di Rujab," ucap Gabriel Goa.

Wartawan mendapat informasi bahwa benar ada dugaan kejadian di rumah jabatan Wakil Bupati pada tanggal 18 Mei 2023.

Baca Juga: Wajah Istri Memar! Diduga Wakil Bupati Malaka Lakukan Itu Karena Selingkuh

"Integritas Wabup Malaka diuji dalam peristiwa yang terjadi di Rujab," kata Gabriel.

Gabriel melanjutkan, lebih bermartabat Wakil Bupati Malaka jujur sampaikan saja kejadian sebenarnya yang terjadi di rumah jabatan.

"Laporan ke Polda NTT terkait karya jurnalistik tidak serta merta diproses pihak Kepolisian. Karena harus hargai UU Pers untuk memberikan hak jawab dan Hak koreksi. Jika hak jawab dan h hak koreksi tidak digubris maka langkah lanjutannya adalah melaporkan resmi ke Dewan Pers," imbuh Goa.

Baca Juga: Mendapat 100 Unit Rumah, Bupati Simon Berjuang Untuk Rakyat Malaka Dengan Sungguh

Terakhir, Gabriel Goa yang juga Ketua KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menegaskan bahwa Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia bekerjasama dengan semua pihak terkait siap mendampingi Pers yang dilaporkan sekaligus membentuk Tim Advokasi baik Litigasi maupun Non Litigasi untuk melakukan investigasi adanya dugaan kuat pelanggaran Hukum dan HAM juga indikasi korupsi di Malaka sekaligus mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Kami akan berkolaborasi dengan semua pihak terkait termasuk Pers untuk mengusut tuntas berbagai skandal baik hukum maupun moral di Malaka," tegas Goa.***